You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bebas Biaya Notaris
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris akan Dipercepat

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, akan mempercepat pembelian lahan Eks Kedutaan Besar Inggris. Dirinya sudah berkonsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai pembelian lahan tersebut.

Kami sampaikan, kami lagi cari cara. Kan ada dasar peraturan dari Kepala BPN

Semula Kedubes Inggris merasa keberatan dengan biaya notaris yang dibebankan. Mengingat biaya yang diajukan cukup besar yakni 0,8-1 persen dari harga pembelian, atau senilai Rp 4,7 miliar.

"Kami sampaikan, kami lagi cari cara. Kan ada dasar peraturan dari Kepala BPN, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, itu tidak perlu bayar notaris," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/8).

DKI Bayar Lahan Eks Kedubes Inggris Tahun Ini

Menurut Basuki jika biaya notaris ditiadakan, maka akan memberikan keuntungan kepada Kedubes Inggris. Diharapkan tahun ini pembelian lahan bisa dilakukan. Sebab jika tidak dibayar tahun ini, mereka akan menjual kepada pihak lainnya.

"Ini kan keberatan yang dibebankan kepada pemerintah Inggris, dia harus bayar notaris. Sekarang kan kalau gitu dia bisa hemat itu yang mau kami sampaikan," ujarnya.

Rencananya lahan Eks Kedubes Inggris akan dibuat untuk taman aspirasi. Namun bangunan yang ada tidak akan dibongkar, melainkan akan dimanfaatkan.

"Gedungnya nggak kami bongkar. Kalau tanah pemerintah malah semua peruntukan boleh dipakai. Untuk kepentingan pemerintah loh," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10663 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1323 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1245 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1232 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye965 personBudhi Firmansyah Surapati